BERITA
  • 30 September 2019
  • 0 Komentar
  • 7 Kali Dilihat
Masyarakat Harus Waspada Data Pribadinya Digunakan Pihak Lain

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap pelaku jual beli data kependudukan melalui media sosial yang akhir bulan Juli lalu sempat viral kasusnya. Adalah pria berinisial C (32) yang memiliki jutaan data meliputi nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor induk kependudukan, nomor KK, rekening bank, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh berpesan kepada masyarakat agar jangan mudah mengunggah data pribadi berupa foto KTP-elekronik, maupun dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga di media sosial. 

“Bila Anda memberikan data atau dokumen kependudukan kepada pihak lain harus tahu betul data itu digunakan untuk apa. Jangan sampai data kita disalahgunakan pihak lain. Pastikan juga apabila berurusan dengan fintech harus perusahaan fintech yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Zudan dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/7/2019).

Zudan menambahkan masyarakat perlu membuat perjanjian atau kontrak terlebih dahulu dengan lembaga terkait bahwa data hanya digunakan untuk transaksi yang diperjanjikan dan tidak digunakan untuk keperluan lain yang di luar perjanjian. 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk dapat melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan kasus serupa seperti yang dilakukan oleh Samuel Christian atau lebih dikenal di Twitter dengan akun @hendralm beberapa waktu lalu.

“Terutama sekarang fintech yang meminta data, yang kemudian bisa disalahgunakan. Fintech fintech harus diketahui betul yang meminta data itu harus yang sudah berizin (di OJK). Kalau mengetahui ada di media sosial atau dunia nyata orang memperjualbelikan data kependudukan segera melapor polisi terdekat atau bisa kami di Dukcapil,” tambahnya.

Ada pun C mendapatkan jumlah data dengan rincian Nomor handphone sebanyak 761.435, Nomor Kartu Kredit 129.421, Nomor NIK 1.162.864, Nomor KK 50.854 serta Nomor Rekening 64.164. 

Tersangka C dijerat Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara dan/atau denda Rp 3 miliar serta Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda Rp 25 juta. Dukcapil***